Pengesahan regulasi yang dinantikan selama 18 tahun dinilai sebagai langkah maju. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada substansi aturan, perlindungan hak warga, transparansi, dan pengawasan implementasi.
JAWA TENGAH, SOROTJATENG.COM – Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada 19 November 2026 menjadi momentum penting dalam perjalanan reformasi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
Setelah melalui proses legislasi panjang selama kurang lebih 18 tahun, DPR RI akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya negara dalam menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Meski demikian, pengesahan undang-undang tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah ketentuan, mekanisme pelaksanaan, serta jaminan perlindungan hak masyarakat masih menjadi ruang yang perlu dicermati secara kritis.
Senentyo, S.H., Advokat sekaligus Divisi Kajian Hukum dan Kontrol Publik LBH KPKINDONESIA, menilai pengesahan UU Perampasan Aset harus dipandang sebagai awal dari proses pengawasan yang lebih serius, bukan sebagai akhir dari perjuangan mewujudkan keadilan dan pemulihan kerugian negara.
Legislasi yang dinantikan, tetapi harus tetap terbuka terhadap kritik
Menurut Senentyo, lahirnya UU Perampasan Aset merupakan perkembangan penting karena selama ini penanganan aset hasil tindak pidana menghadapi berbagai kendala prosedural dan substansial.
Namun, ia mengingatkan bahwa kualitas suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pengesahannya, melainkan juga oleh proses pembentukannya, ketepatan rumusan norma, serta kemampuan aturan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengesahan UU Perampasan Aset patut diapresiasi sebagai langkah untuk memperkuat penegakan hukum. Akan tetapi, publik tidak boleh berhenti pada seremoni pengesahan. Kita harus memastikan bahwa aturan ini benar-benar efektif untuk memulihkan aset hasil kejahatan, sekaligus tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” ujar Senentyo.
Ia menilai transparansi dalam proses legislasi menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Akses terhadap naskah undang-undang, risalah pembahasan, serta penjelasan mengenai perubahan substansi merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga pembentuk undang-undang.
Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dan perlindungan hak
Salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau mekanisme non-conviction-based forfeiture.
Mekanisme ini memiliki potensi memperkuat pemulihan aset, terutama dalam keadaan tertentu ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.
Meski demikian, penerapan mekanisme tersebut harus tetap melalui proses pengadilan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Senentyo menilai prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, transparansi, serta perlindungan hak pihak ketiga harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses perampasan aset.
“Perampasan aset tidak boleh hanya berorientasi pada seberapa banyak harta yang berhasil diambil alih negara. Prosesnya harus menjamin kepastian hukum, memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan, serta memastikan bahwa aset yang dirampas benar-benar berkaitan dengan tindak pidana,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan peradilan dan mekanisme keberatan yang efektif merupakan instrumen penting untuk mencegah kemungkinan kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Ambang batas aset Rp1 miliar menjadi perhatian
Ketentuan mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu juga memuat ambang nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Senentyo menilai ketentuan tersebut perlu dikaji dari perspektif efektivitas penegakan hukum. Sebab, nilai aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak selalu mencerminkan tingkat kejahatan, jumlah korban, ataupun dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Ia berpandangan, evaluasi terhadap penerapan ambang batas tersebut perlu dilakukan secara berkala agar mekanisme hukum tidak kehilangan efektivitas dalam menghadapi berbagai karakter tindak pidana.
“Nilai aset memang dapat menjadi parameter administratif dan hukum. Tetapi jangan sampai angka tertentu justru menjadi hambatan dalam pemulihan kerugian masyarakat atau negara. Evaluasi harus didasarkan pada data perkara dan kebutuhan penegakan hukum,” katanya.
Ruang lingkup tindak pidana dan tantangan pemulihan aset
UU Perampasan Aset juga mengatur sejumlah tindak pidana selain korupsi, termasuk narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan tertentu yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Senentyo menilai ruang lingkup tersebut perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa regulasi mampu mengikuti perkembangan kejahatan modern, termasuk kejahatan keuangan, pencucian uang, penyalahgunaan korporasi, dan kejahatan yang berdampak terhadap kepentingan publik.
Ia juga menyoroti pentingnya keterpaduan UU Perampasan Aset dengan regulasi lain, termasuk ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, serta perlindungan lingkungan hidup.
Menurutnya, harmonisasi regulasi dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, kesenjangan penegakan hukum, ataupun ketidakpastian dalam pelaksanaan.
Pembentukan badan pengelola dan pengawas harus bebas dari kepentingan
Keberhasilan UU Perampasan Aset juga akan ditentukan oleh kelembagaan yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan aset.
Senentyo menilai proses pembentukan lembaga, pengangkatan pejabat, penyusunan tata kerja, serta pengelolaan aset hasil tindak pidana harus dilakukan dengan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pengelolaan aset yang disita atau dirampas negara memerlukan sistem administrasi yang kuat agar aset tidak mengalami penurunan nilai, disalahgunakan, atau menimbulkan persoalan baru.
“Jangan sampai negara berhasil merampas aset, tetapi gagal menjaga dan mengelolanya. Pengelolaan aset hasil tindak pidana harus terbuka, dapat diaudit, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar proses pengawasan melibatkan mekanisme pelaporan kepada publik, audit yang independen, serta pengawasan lembaga negara sesuai kewenangannya.
Masa transisi 12 bulan harus menjadi periode persiapan serius
Ketentuan undang-undang mengatur bahwa pelaksanaan UU Perampasan Aset dimulai setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya badan pengelola serta badan pengawas sebagaimana ditentukan.
Menurut Senentyo, masa transisi tersebut tidak boleh menjadi waktu yang terbuang. Pemerintah perlu segera menyiapkan peraturan pelaksanaan, infrastruktur kelembagaan, sumber daya manusia, sistem pengelolaan aset, dan mekanisme koordinasi antarinstansi.
Ia mengingatkan pentingnya persiapan agar ketika undang-undang mulai berlaku, seluruh instrumen pelaksanaan telah siap bekerja secara efektif.
“Waktu transisi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapan institusi, bukan sekadar memenuhi formalitas administratif. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa regulasi ini benar-benar dapat bekerja ketika mulai berlaku,” ujarnya.
LBH KPKINDONESIA mendorong pengawasan publik
Sebagai bagian dari fungsi kajian hukum dan kontrol publik, LBH KPKINDONESIA mendorong agar implementasi UU Perampasan Aset terus diawasi oleh masyarakat sipil, akademisi, organisasi profesi, media, serta lembaga penegak hukum.
Pengawasan tersebut, menurut Senentyo, perlu diarahkan pada beberapa aspek utama:
- Transparansi legislasi dan regulasi pelaksana, termasuk publikasi naskah resmi dan informasi perubahan substansi.
- Perlindungan hak masyarakat, terutama pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah terhadap aset yang menjadi objek perkara.
- Independensi dan integritas kelembagaan, termasuk proses seleksi dan pengawasan pejabat pengelola maupun pengawas aset.
- Akuntabilitas pengelolaan aset, melalui sistem pencatatan, penilaian, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pelaporan yang dapat diaudit.
- Evaluasi efektivitas hukum, berdasarkan hasil pemulihan aset, perlindungan korban, dan keberhasilan mencegah pengalihan hasil kejahatan.
Ia menegaskan, kritik terhadap undang-undang bukanlah bentuk penolakan terhadap pemberantasan korupsi. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa instrumen hukum yang dibentuk negara benar-benar bekerja sesuai prinsip keadilan.
Pengesahan bukan akhir perjuangan
Senentyo menilai UU Perampasan Aset memiliki potensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat penegakan hukum dan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pelaksanaannya didukung oleh institusi yang berintegritas, prosedur yang transparan, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan publik yang konsisten.
“Undang-undang yang baik harus diuji melalui pelaksanaannya. Jangan sampai tujuan mulia untuk memulihkan aset negara justru terganggu oleh kelemahan tata kelola, ketidakjelasan prosedur, atau kepentingan tertentu. Hukum harus menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan,” tutup Senentyo.
LBH KPKINDONESIA menyatakan akan terus melakukan kajian, edukasi hukum, serta kontrol publik terhadap pelaksanaan regulasi tersebut demi memastikan kepentingan masyarakat, keadilan, dan supremasi hukum tetap menjadi prioritas.
Penulis: Senentyo, S.H.
Advokat & Divisi Kajian Hukum dan Kontrol Publik — LBH KPKINDONESIA
Naskah ini merupakan dokumen kajian hukum dan edukasi publik resmi dari LBH KPKINDONESIA. Dilarang mengutip sebagian isi tanpa mencantumkan sumber penulis (Senentyo, S.H.) dan lembaga secara utuh.
.












Leave a Reply