BANYUMAS, SOROTJATENG.COM – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2027 perlu mendapat perhatian dan pengawasan bersama. Di balik besarnya postur anggaran yang direncanakan, terdapat sejumlah tantangan fiskal yang harus dijawab pemerintah daerah agar setiap alokasi belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan data postur anggaran yang menjadi bahan analisis, RAPBD Banyumas 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp3,62 triliun dan belanja daerah sebesar Rp3,56 triliun. Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp1,14 triliun, sedangkan pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp2,48 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal mandiri Kabupaten Banyumas masih perlu diperkuat. Dengan kontribusi PAD sekitar 31,49 persen dari total pendapatan, sementara sekitar 68,51 persen berasal dari transfer pemerintah pusat maupun sumber transfer lainnya, pemerintah daerah perlu menyusun strategi peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.
Penguatan PAD tentu harus dilakukan secara terukur. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah hendaknya tidak menjadi beban berlebihan bagi pelaku UMKM, pedagang kecil, maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, pemerintah perlu memperbaiki pendataan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas basis penerimaan, serta menutup potensi kebocoran pendapatan daerah.
1. Ketergantungan Transfer Masih Menjadi Tantangan
Ketergantungan terhadap dana transfer merupakan persoalan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang.
Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mendorong sektor-sektor produktif yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, seperti perdagangan, pertanian, pariwisata, industri kecil, ekonomi kreatif, dan pengembangan UMKM.
Peningkatan PAD tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka penerimaan. Kebijakan tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan iklim investasi yang sehat.
2. Belanja Operasi dan Belanja Modal Perlu Dikawal
Catatan berikutnya berkaitan dengan komposisi belanja daerah.
Dalam postur RAPBD 2027 yang disampaikan, Belanja Operasi diproyeksikan mencapai Rp2,80 triliun atau sekitar 78,65 persen dari total belanja. Sementara itu, Belanja Modal tercatat sebesar Rp166,02 miliar atau sekitar 4,66 persen.
Perbandingan tersebut menjadi perhatian karena belanja modal berkaitan dengan pembentukan aset daerah yang dapat mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja operasi tetap efisien, tidak mengurangi kualitas pelayanan, serta memberikan ruang yang memadai bagi pembangunan infrastruktur strategis.
Dinas Pekerjaan Umum dan perangkat daerah teknis lainnya juga perlu menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan infrastruktur, kebutuhan masyarakat, dampak ekonomi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Perbaikan jalan, jembatan, saluran irigasi, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan harus ditempatkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
3. Anggaran UHC Harus Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) melalui alokasi anggaran sekitar Rp90,63 miliar patut menjadi perhatian positif.
Jaminan akses pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar masyarakat. Namun, keberlanjutan program tersebut juga membutuhkan validasi data kepesertaan secara berkala.
Pemerintah perlu memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan yang memenuhi persyaratan tetap memperoleh perlindungan kesehatan.
Di sisi lain, pembaruan data sosial ekonomi harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kesalahan penetapan penerima manfaat.
Apabila ditemukan peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria pembiayaan pemerintah daerah, penyesuaian kepesertaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menyebabkan masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.
Efisiensi anggaran dari proses validasi tersebut dapat menjadi ruang fiskal untuk memperkuat program pelayanan publik lainnya melalui mekanisme perubahan dan penganggaran yang sah.
4. Transparansi Dana Hibah Harus Menjadi Prioritas
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan belanja hibah.
Dengan besarnya postur Belanja Operasi, masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai alokasi hibah kepada yayasan sosial, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan membuka informasi mengenai:
- Nama lembaga atau organisasi penerima hibah.
- Dasar hukum dan tujuan pemberian hibah.
- Besaran anggaran yang dialokasikan.
- Persyaratan dan proses verifikasi penerima.
- Realisasi pencairan dan penggunaan dana.
- Laporan pertanggungjawaban serta hasil kegiatan.
Keterbukaan tersebut penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan, penerima fiktif, ketidaktepatan sasaran, maupun penyalahgunaan anggaran.
Dana hibah merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, penyalurannya harus berdasarkan kebutuhan, kelayakan, manfaat, dan ketentuan hukum, bukan kedekatan personal ataupun kepentingan kelompok tertentu.
5. Pengawasan Masyarakat Harus Diberi Ruang
Kontrol sosial merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, jurnalis, dan elemen pengawasan lainnya perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun laporan terkait pelaksanaan anggaran.
Pemerintah daerah juga perlu menyediakan kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses, disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional berdasarkan data dan bukti yang dapat diverifikasi. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa dasar, tetapi juga tidak seharusnya diabaikan hanya karena berasal dari kelompok masyarakat yang berbeda pandangan.
Transparansi dan pengawasan publik justru dapat menjadi mitra pemerintah dalam mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Mengawal Uang Rakyat Banyumas
RAPBD Kabupaten Banyumas 2027 bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih merata, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan.
Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Jalan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, fasilitas pendidikan yang layak, UMKM yang berkembang, serta bantuan sosial yang tepat sasaran merupakan indikator penting keberhasilan penggunaan uang rakyat.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan pengelolaan APBD berjalan secara transparan, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anggaran yang sehat bukan hanya anggaran yang besar, melainkan anggaran yang manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat.red/sorotjateng.com)-WD
Leave a Reply