JAKARTA, SorotJateng.com – Ketentuan dalam regulasi perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menuai kritik dari mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein. Ia menilai sejumlah pembatasan dalam aturan tersebut berpotensi mempersempit upaya negara untuk menelusuri dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana.
Sorotan utama Yunus tertuju pada tidak dimasukkannya tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai kategori tindak pidana yang secara khusus tercakup dalam daftar objek perampasan aset, serta ketentuan ambang minimal nilai aset sebesar Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana.
Menurut Yunus, penanganan hasil kejahatan semestinya tidak semata-mata ditentukan oleh besar atau kecilnya nilai uang yang diperoleh dari tindak pidana.
“Dirty money is dirty money. Whatever the amount,” ujar Yunus dalam program Obrolan Newsroom (ONR) Kompas.com, Kamis (19/11/2026), sebagaimana dikutip pada Jumat (20/11/2026).
TPPU Dinilai Tidak Boleh Luput dari Penelusuran Aset
Yunus mempertanyakan pembatasan jenis tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Ia menilai, pencucian uang merupakan bagian penting yang perlu ditelusuri karena dapat menjadi sarana menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan.
Ia menyoroti kemungkinan munculnya persoalan ketika tindak pidana asal, seperti korupsi atau narkotika, menghasilkan keuntungan yang kemudian dicuci melalui berbagai transaksi keuangan.
Menurutnya, apabila aset hasil pencucian uang tidak tercakup secara memadai dalam mekanisme perampasan aset, upaya pemulihan hasil kejahatan berpotensi menjadi kurang maksimal.
“TPPU pun dikeluarkan. Menarik ini kalau orang melakukan tindak pidana asal narkotika, korupsi, kalau dia cuci uang, cuci uangnya enggak bisa dikejar dengan undang-undang ini (Perampasan Aset),” tegasnya.
Ambang Rp1 Miliar Dipersoalkan
Selain persoalan cakupan tindak pidana, Yunus juga mengkritik ketentuan nilai minimal aset sebesar Rp1 miliar dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.
Ia menilai angka tersebut terlalu tinggi dan berpotensi membuat aset hasil tindak pidana yang nilainya berada di bawah ambang batas tidak tersentuh mekanisme tersebut.
Yunus menyebut bahwa usulan awal mengenai batas minimal nilai aset yang pernah diajukan jauh lebih rendah, yakni Rp100 juta.
Menurutnya, penetapan ambang batas perlu mempertimbangkan efektivitas pemulihan aset. Sebab, nilai aset yang lebih kecil sekalipun tetap dapat berasal dari tindak pidana dan tidak semestinya otomatis kehilangan perhatian dalam penegakan hukum.
Tujuh Kategori Tindak Pidana Menjadi Sorotan
Dalam ketentuan yang dikutip dalam materi pemberitaan, Pasal 4 ayat (3) mengatur tujuh kategori tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset, yaitu:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- Penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak pada masyarakat luas.
Yunus menilai pendekatan daftar tindak pidana atau list of crime tersebut berpotensi membatasi jangkauan pemulihan aset.
Ia mencontohkan tindak pidana lain, seperti penipuan serta kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian dalam upaya penelusuran dan pemulihan aset.
“Jadi sangat-sangat terbatas kemampuannya. Padahal tindak pidana lainnya itu cukup tinggi. Ya penipuan, lingkungan hidup, misalnya, kehutanan. Jadi apa? Banyak pidana-pidana di luar daftar itu yang harus diberantas dengan mengejar aset-asetnya. Kalau seperti ini kan namanya tidak maksimal, setengah hati,” ujar Yunus.
Mengenal Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut adalah Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu mekanisme perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) sebagaimana dikutip dalam materi sumber, mekanisme tersebut dapat diterapkan terhadap kondisi tertentu, antara lain:
- Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
- Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- Tersangka atau terdakwa mengalami sakit permanen.
- Pelaku tidak diketahui.
- Pelaku tidak diketahui keberadaannya.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) dalam materi yang dikutip menetapkan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana harus memenuhi kriteria nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Adapun Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara perampasan aset tanpa putusan pidana dan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda.
Efektivitas Pemulihan Aset dan Perlindungan Hak Masyarakat
Kritik Yunus Husein membuka ruang diskusi mengenai bagaimana negara dapat mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindak pidana. Di sisi lain, setiap tindakan perampasan aset harus tetap didasarkan pada prosedur yang sah, pembuktian yang memadai, serta perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Karena itu, evaluasi terhadap cakupan tindak pidana, batas nilai aset, dan mekanisme perampasan menjadi isu penting dalam pembahasan kebijakan pemberantasan kejahatan ekonomi.
SorotJateng.com memandang keterbukaan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai bagian penting dalam mengawal kebijakan publik. Perdebatan mengenai perampasan aset tidak hanya menyangkut besarnya nilai kekayaan yang dapat disita negara, tetapi juga menyangkut efektivitas pemberantasan kejahatan, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.
.












Leave a Reply