PURWOKERTO, SOROTJATENG.COM – Rencana pengalokasian dana hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian publik. Penyalurannya kepada yayasan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, prinsip keadilan, transparansi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Wakil Ketua KPK INDEPENDEN Jawa Tengah, S. Putoyo, S.T., M.H.I., menilai dana hibah merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan tepat sasaran.
Saat dimintai tanggapannya mengenai RAPBD Kabupaten Banyumas 2027, Putoyo menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan seluruh proses pemberian hibah berjalan terbuka, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi kelembagaan, penetapan penerima, pencairan, hingga pelaporan dan evaluasi.
Menurutnya, anggaran hibah bukan sekadar bantuan keuangan kepada organisasi atau lembaga tertentu, melainkan bentuk dukungan pemerintah terhadap kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah.
“Jangan sampai dana hibah hanya dipahami sebagai bantuan yang dibagikan kepada lembaga tertentu. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus memiliki tujuan yang jelas, penerima yang memenuhi persyaratan, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” menjadi penekanan Putoyo dalam pandangannya.
1. Dana Hibah Harus Memiliki Peruntukan yang Jelas
Dalam postur RAPBD Banyumas 2027, belanja hibah termasuk dalam komponen Belanja Operasi yang secara keseluruhan diproyeksikan mencapai Rp2,80 triliun.
Namun, nilai Belanja Operasi tersebut bukan merupakan keseluruhan anggaran hibah. Besaran khusus dana hibah untuk yayasan, lembaga pendidikan, ormas, dan LSM perlu dicermati melalui rincian APBD dan dokumen penjabaran anggaran yang telah ditetapkan.
Putoyo mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan besaran anggaran secara umum, tetapi juga memberikan informasi yang memadai mengenai program, perangkat daerah pengampu, kriteria penerima, serta tujuan pemberian hibah.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah alokasi hibah sudah mencerminkan kebutuhan riil dan kepentingan publik.
2. Yayasan Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Sosial
Salah satu kelompok penerima hibah yang perlu mendapatkan perhatian adalah yayasan pendidikan keagamaan dan lembaga sosial.
Dukungan pemerintah daerah dapat diarahkan untuk membantu kegiatan pendidikan keagamaan, pondok pesantren, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pelayanan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan pemberian hibah.
Dalam mekanisme pengelolaannya, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda dapat menjadi salah satu perangkat daerah yang menangani program sesuai tugas dan kewenangannya.
Putoyo menilai proses verifikasi harus dilakukan secara objektif, dengan memperhatikan legalitas lembaga, keberadaan kegiatan, kebutuhan bantuan, rencana penggunaan dana, dan kemampuan penerima dalam mempertanggungjawabkan penggunaannya.
“Yayasan yang benar-benar bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial tentu perlu mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengajukan bantuan. Tetapi seluruhnya harus melalui proses verifikasi yang sama. Jangan sampai lembaga yang aktif dan membutuhkan justru kalah oleh lembaga yang hanya kuat dalam administrasi atau kedekatan,” tegasnya dalam pandangan yang disiapkan untuk pemberitaan ini.
3. Hibah untuk Ormas dan LSM Harus Berdasarkan Kinerja dan Manfaat
Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat juga merupakan bagian dari elemen masyarakat yang memiliki peran dalam pendidikan publik, pemberdayaan sosial, advokasi, serta pengawasan kebijakan pemerintah.
Dalam pengelolaan hibah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dapat menjadi perangkat daerah pengampu untuk program yang sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
Putoyo menilai pemerintah daerah perlu memberikan ruang yang setara kepada ormas dan LSM yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemberian hibah tidak boleh didasarkan pada kedekatan personal, kepentingan kelompok, ataupun hubungan tertentu dengan pejabat pemerintah.
Penilaian harus berorientasi pada legalitas, rekam jejak organisasi, kejelasan program, kemampuan pelaksanaan, dan manfaat kegiatan bagi masyarakat.
“Organisasi masyarakat tidak boleh hanya dinilai dari siapa pengurusnya atau seberapa dekat hubungannya dengan pemerintah. Yang harus dilihat adalah legalitas, aktivitas nyata, program kerja, dan kontribusinya kepada masyarakat,” ujarnya.
4. Mekanisme dan Persyaratan Penerima Hibah 2027
Pemberian hibah pemerintah daerah harus mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Secara umum, sejumlah prinsip dan persyaratan yang perlu diperhatikan meliputi:
- Legalitas kelembagaan: penerima harus memenuhi persyaratan badan, lembaga, atau organisasi sesuai kategori penerima hibah.
- Domisili dan kepengurusan: keberadaan serta kepengurusan di wilayah daerah harus dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Proposal dan peruntukan: pengajuan harus menjelaskan tujuan, kegiatan, sasaran, kebutuhan, dan rencana penggunaan dana.
- Verifikasi: perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan administrasi dan substansi permohonan.
- Penetapan penerima: pemberian hibah harus melalui mekanisme penganggaran dan penetapan yang sah.
- Naskah perjanjian hibah daerah: penggunaan dana harus didasarkan pada kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban: penerima wajib mempertanggungjawabkan penggunaan hibah secara formal dan material.
Pengajuan melalui sistem informasi pemerintahan daerah dapat mengikuti mekanisme dan jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah. Persyaratan teknis masing-masing jenis penerima juga harus merujuk pada peraturan kepala daerah yang berlaku.
Putoyo mengingatkan bahwa ketentuan hibah pada prinsipnya tidak diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali terdapat pengecualian yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, penerimaan hibah pada tahun sebelumnya tidak otomatis memberikan hak untuk menerima bantuan kembali pada tahun berikutnya.
5. Kritik: Jangan Sampai Dana Hibah Hanya Dinikmati Kelompok Tertentu
Putoyo memberikan perhatian khusus terhadap potensi ketimpangan dalam proses seleksi penerima hibah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menghindari sistem penyaluran yang hanya memberikan kesempatan kepada organisasi tertentu, sementara lembaga lain yang memenuhi persyaratan tidak memperoleh akses informasi maupun kesempatan yang sama.
Ia mendorong agar daftar calon penerima, kriteria seleksi, besaran bantuan setelah ditetapkan, serta tujuan program dapat diketahui masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Selain itu, proses verifikasi perlu dilakukan secara profesional dan tidak diskriminatif.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa dana hibah hanya berputar pada kelompok atau organisasi tertentu. Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh pemohon yang memenuhi persyaratan mendapatkan perlakuan yang adil. Kalau ada yang tidak memenuhi syarat, sampaikan alasan penolakannya secara jelas dan sesuai ketentuan,” menjadi salah satu kritik yang disampaikan dalam perspektif pengawasan KPK INDEPENDEN Jawa Tengah.
Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah konflik kepentingan, pengajuan proposal fiktif, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, serta laporan pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan pelaksanaan kegiatan sebenarnya.
6. Saran S. Putoyo: Pemerintah Harus Membuka Data Hibah kepada Publik
Untuk memperkuat tata kelola dana hibah Banyumas 2027, Putoyo menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, publikasi informasi hibah secara terbuka.
Pemerintah perlu menyediakan informasi mengenai alokasi, perangkat daerah pengampu, persyaratan, tahapan seleksi, dan penerima hibah setelah penetapan sesuai ketentuan.
Kedua, verifikasi penerima secara objektif.
Pemeriksaan harus memastikan organisasi benar-benar ada, aktif, memiliki kegiatan, serta mempunyai kemampuan melaksanakan program yang diajukan.
Ketiga, pemerataan kesempatan bagi organisasi yang memenuhi syarat.
Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan kedekatan politik, hubungan pribadi, atau kepentingan kelompok.
Keempat, pengawasan pencairan dan penggunaan dana.
Setiap penerima wajib menggunakan bantuan sesuai proposal dan perjanjian hibah serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Kelima, membuka ruang pengawasan masyarakat.
Organisasi masyarakat, lembaga kontrol sosial, media, dan warga perlu mendapatkan akses informasi serta saluran pengaduan yang jelas untuk menyampaikan masukan dan temuan berdasarkan data.
Keenam, evaluasi manfaat program.
Pemerintah tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan kuitansi dan laporan administrasi. Hasil kegiatan dan manfaat bantuan bagi masyarakat juga harus dievaluasi.
7. Kontrol Sosial Harus Menjadi Mitra Pemerintah
Putoyo menegaskan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak perlu merasa terganggu dengan keberadaan lembaga kontrol sosial yang memberikan kritik, masukan, maupun evaluasi terhadap kebijakan penggunaan APBD.
Selama dilakukan berdasarkan data, etika, dan ketentuan hukum, pengawasan masyarakat justru dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sejak dini.
Ia berharap Pemkab Banyumas membangun komunikasi yang baik dengan yayasan, ormas, LSM, organisasi profesi, media, serta elemen masyarakat lainnya.
“Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan pemerintah. Pengawasan adalah bentuk kepedulian agar pembangunan berjalan dengan benar. Pemerintah membutuhkan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan pemerintahan yang terbuka serta bertanggung jawab,” ungkapnya.
Penutup: Dana Hibah Harus Kembali Menjadi Manfaat bagi Masyarakat
Pembahasan dana hibah dalam RAPBD Banyumas 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada proses pengalokasian dan pencairan anggaran.
Lebih dari itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap bantuan memiliki dasar hukum, penerima yang memenuhi persyaratan, peruntukan yang jelas, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
KPK INDEPENDEN Jawa Tengah melalui pandangan S. Putoyo mendorong agar pengelolaan hibah 2027 menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, adil, dan akuntabel.
Pada akhirnya, keberhasilan dana hibah bukan diukur dari berapa banyak lembaga yang menerima bantuan, melainkan dari seberapa besar manfaatnya bagi pendidikan, kehidupan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan Kabupaten Banyumas.
SOROT JATENG – BERITA JAWA TENGAH, LEBIH DEKAT
Penulis: Redaksi Sorot Jateng
Kategori: Pemerintahan | Anggaran Daerah | Dana Hibah | Pengawasan Publik
Publikasi dan Edukasi Publik
Leave a Reply