PURWOKERTO, SOROTJATENG.COM – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan setiap alokasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua KPK INDEPENDEN Jawa Tengah, S. Putoyo, S.T., M.H.I., menilai transparansi dan keterbukaan informasi anggaran harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Banyumas, terutama menjelang penetapan APBD 2027.
Saat ditemui SorotJateng.com di kantornya, Putoyo menyampaikan bahwa pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak boleh berhenti pada kesepakatan angka dan pembagian alokasi belanja. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, dapat diawasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi secara utuh mengenai arah kebijakan fiskal, pembagian anggaran antarperangkat daerah, prioritas pembangunan, serta program-program pelayanan dasar yang akan dilaksanakan pada 2027.
“Publik perlu mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, dialokasikan, dan nantinya dilaksanakan. Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat ikut mencermati apakah anggaran tersebut benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran,” ujar Putoyo.
Peta Anggaran OPD Harus Terbuka untuk Publik
Putoyo menjelaskan bahwa dalam nomenklatur pemerintahan kabupaten di Jawa Tengah, perangkat pelaksana urusan pemerintahan daerah dikenal sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang antara lain terdiri atas dinas dan badan. Istilah Suku Dinas lebih dikenal dalam struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Karena itu, pembahasan anggaran OPD Banyumas perlu dilihat berdasarkan tugas, fungsi, dan prioritas masing-masing perangkat daerah.
Dalam proses pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama Banggar DPRD, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan sosial.
Putoyo menilai pemetaan anggaran berdasarkan klaster perangkat daerah akan membantu masyarakat memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa rincian definitif program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah harus merujuk pada dokumen APBD yang telah disahkan, penjabaran APBD, serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tahapan penganggaran.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besarnya APBD, tetapi tidak memperoleh gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah. Informasi mengenai program, sasaran, lokasi kegiatan, dan besaran alokasi harus dapat diakses sesuai ketentuan,” tegasnya.
Lima Klaster Prioritas Anggaran 2027
Berdasarkan bahan pemetaan prioritas anggaran yang menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD Banyumas 2027, terdapat sejumlah klaster perangkat daerah yang perlu mendapatkan perhatian publik.
1. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Prioritas sektor kesehatan meliputi keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Dalam bahan anggaran yang disampaikan, alokasi UHC disebut mencapai Rp90,63 miliar dengan tambahan Rp3,14 miliar. Besaran tersebut perlu dipastikan kembali melalui dokumen anggaran resmi sebelum ditetapkan sebagai angka final.
Putoyo menilai keberlanjutan jaminan kesehatan sangat penting agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
2. Dinas Pendidikan
Sektor pendidikan diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), rehabilitasi ruang kelas rusak, peningkatan mutu pendidikan, dan penanganan anak putus sekolah.
Alokasi pendidikan juga harus memperhatikan ketentuan belanja wajib pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Putoyo, anggaran pendidikan harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan belajar.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Prioritasnya mencakup perbaikan jalan kabupaten, pembangunan dan pemeliharaan jembatan, jaringan irigasi pertanian, serta penanganan kawasan permukiman.
Infrastruktur yang berkualitas diharapkan mampu memperlancar konektivitas antarwilayah, distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, dan mobilitas masyarakat.
4. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penguatan ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan 2027.
Program yang perlu diperhatikan antara lain fasilitasi pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas koperasi, pelatihan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
Putoyo berharap kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Klaster ini berkaitan dengan penguatan perlindungan sosial, bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Penyaluran bantuan sosial perlu didasarkan pada data penerima yang valid dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, pemberian hibah dan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan harus mengikuti ketentuan, persyaratan, serta prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Kontrol Sosial Bukan Ancaman, Melainkan Mitra Pengawasan
Salah satu perhatian utama Putoyo adalah pentingnya membangun hubungan yang terbuka antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga kontrol sosial.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas seharusnya menyambut positif kepedulian organisasi masyarakat, lembaga pengawasan independen, dan elemen masyarakat yang ikut mencermati pelaksanaan kebijakan serta penggunaan anggaran daerah.
Keberadaan kontrol sosial bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan atau pembangunan. Sebaliknya, pengawasan yang dilakukan secara objektif, berdasarkan data, dan sesuai ketentuan hukum dapat membantu mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Seharusnya pemerintah daerah berbangga hati ketika ada lembaga-lembaga kontrol sosial yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan Banyumas. Mereka dapat menjadi bagian dari pengawasan publik untuk membantu memastikan anggaran tidak disalahgunakan dan program pemerintah berjalan sesuai peruntukannya,” ungkap Putoyo.
Ia tidak menampik bahwa dalam praktiknya terdapat organisasi atau lembaga kontrol sosial yang keberadaan administratifnya belum sepenuhnya terkonfirmasi atau belum terdaftar pada instansi terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat.
Namun demikian, Putoyo berharap persoalan administrasi kelembagaan tidak serta-merta menutup ruang komunikasi dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Setiap organisasi perlu memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan tetap membuka ruang pengaduan, konsultasi, serta penyampaian informasi publik melalui mekanisme yang tersedia.
“Kalau memang ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, mari kita selesaikan sesuai aturan. Tetapi jangan sampai kepedulian masyarakat terhadap pengawasan pembangunan justru tidak mendapatkan ruang komunikasi. Kritik dan masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab harus dipandang sebagai bahan evaluasi,” tambahnya.
RKA dan Realisasi Anggaran Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Putoyo juga menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Rincian RKA masing-masing perangkat daerah harus dipahami sesuai tahapan penyusunan APBD. Setelah APBD ditetapkan, informasi mengenai penjabaran anggaran, program, kegiatan, dan pelaksanaannya perlu disampaikan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai perkembangan realisasi anggaran, capaian kegiatan, serta hasil evaluasi program.
Menurutnya, transparansi tidak cukup hanya dengan mengumumkan nilai total APBD. Keterbukaan harus mencakup informasi yang memungkinkan masyarakat memahami hubungan antara alokasi belanja, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai.
Dengan demikian, pengawasan publik dapat berjalan secara objektif dan tidak hanya didasarkan pada dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.
Mari Kawal Pembangunan Banyumas 2027 Bersama
Menutup keterangannya, Putoyo mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga kontrol sosial, DPRD, media massa, dan pemerintah daerah untuk membangun sinergi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas.
Ia berharap seluruh program pemerintah pada 2027 dapat dilaksanakan dengan nyaman, profesional, terbuka, dan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Mari kita kawal bersama kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan pembangunan tahun 2027. Pemerintah harus dapat bekerja dengan nyaman dan leluasa, tetapi tetap terbuka terhadap pengawasan serta evaluasi masyarakat. Harapannya, capaian pembangunan tahun 2027 dapat lebih baik dibandingkan 2026,” pungkasnya.
PENUTUP
Transparansi anggaran, ketepatan sasaran program, dan keterbukaan terhadap kontrol sosial merupakan tiga unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan lembaga pengawasan independen, sehingga pelaksanaan APBD 2027 tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan yang konstruktif bukan penghalang pembangunan. Justru melalui keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama, pembangunan Banyumas dapat berjalan lebih baik.
SOROT JATENG – BERITA JAWA TENGAH, LEBIH DEKAT
Penulis: Redaksi Sorot Jateng
Kategori: Pemerintahan | Anggaran Daerah | Pengawasan Publik
Publikasi: SorotJateng.com
Leave a Reply