PURWOKERTO, SOROTJATENG.COM – Capaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyumas sepanjang 2026 mendapat apresiasi dari Ketua Harian DPP LPKP-RI (Lembaga Perlindungan Konsumen Pancasila–Republik Indonesia), Budi Liontin Trimono.
Ia menilai berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjalankan agenda pembangunan daerah patut diapresiasi. Capaian tersebut diharapkan menjadi modal penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas kesejahteraan masyarakat pada tahun anggaran 2027.
Menurut Trimono, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian administratif maupun realisasi program pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Ia berharap arah pembangunan Banyumas ke depan tetap konsisten dengan semangat dan tema pembangunan daerah, yakni:
“Pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”
“Apresiasi patut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas atas berbagai upaya dan capaian pembangunan selama 2026. Harapannya, capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pada tahun anggaran 2027 Banyumas semakin maju, dengan program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Trimono.
Arah Pembangunan 2027 dan Penguatan Ekonomi Daerah
Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banyumas, pemerintah daerah mengarahkan kebijakan pembangunan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas kelembagaan pemerintahan.
Arah kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyumas 2025–2029.
Dalam kerangka pembangunan tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan tidak hanya bertumpu pada peningkatan angka ekonomi makro, tetapi juga mampu menciptakan kesempatan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam penguatan ekonomi daerah meliputi pengembangan UMKM dan koperasi, ketahanan pangan lokal, serta pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah.
Penguatan sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka peluang investasi, serta memperluas aktivitas ekonomi masyarakat hingga wilayah perdesaan.
Trimono menilai bahwa arah kebijakan tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang terukur dan evaluasi secara berkala.
“Pertumbuhan ekonomi harus mampu dirasakan oleh masyarakat luas. UMKM, koperasi, petani, pelaku usaha kecil, dan kelompok masyarakat produktif lainnya harus mendapatkan ruang serta dukungan yang memadai agar dapat berkembang,” ujarnya.
Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran Harus Menjadi Prioritas
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan pembangunan 2027 juga perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemiskinan, pengangguran terbuka, dan anak putus sekolah.
Sejalan dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Banyumas dalam Musrenbang RKPD 2027, stimulus pembangunan diharapkan dapat diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Trimono, penanganan persoalan sosial tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Program pengentasan kemiskinan harus didukung dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta akses pendidikan yang lebih merata.
Sementara itu, upaya mengatasi anak putus sekolah perlu dilakukan melalui identifikasi kelompok rentan, pendampingan, dan kebijakan yang memastikan setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terlihat dalam angka, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari berkurangnya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya kualitas pendidikan, dan membaiknya pelayanan publik,” tegasnya.
Transparansi Anggaran dan Keterbukaan Informasi Publik
Di tengah upaya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Trimono menekankan pentingnya peningkatan transparansi pengelolaan anggaran serta keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui arah kebijakan, penggunaan anggaran, perkembangan pelaksanaan program, hingga hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterbukaan informasi juga menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ia berharap setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas semakin terbuka terhadap masukan, kritik, dan evaluasi yang disampaikan masyarakat secara bertanggung jawab.
“Transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, kontrol sosial memiliki ruang yang memadai untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program perangkat daerah,” kata Trimono.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan masyarakat bukan dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan. Sebaliknya, kontrol sosial yang konstruktif dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Pengawasan Publik untuk Pembangunan yang Akuntabel
Dalam perspektif perlindungan masyarakat, pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.
Pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan internal, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masyarakat luas memiliki ruang serta peran masing-masing dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Trimono berharap perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan secara administratif, tetapi juga memperhatikan kualitas hasil, ketepatan penerima manfaat, dan dampak program terhadap masyarakat.
Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, pelaksanaan anggaran 2027 diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Banyumas 2027 Harus Semakin Maju dan Berpihak kepada Masyarakat
Apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Banyumas sepanjang 2026 diharapkan menjadi dorongan untuk mempertahankan kinerja positif sekaligus memperbaiki berbagai aspek yang masih membutuhkan perhatian.
Bagi Trimono, pembangunan daerah yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan pemerintahan.
Ia berharap semangat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan benar-benar menjadi pedoman dalam setiap program dan kebijakan pemerintah daerah.
“Harapan kami, Banyumas pada tahun 2027 semakin maju. Seluruh program pembangunan harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jangan hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi pastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
PENUTUP
Capaian pembangunan Banyumas sepanjang 2026 menjadi modal penting untuk melanjutkan agenda pembangunan pada 2027. Namun, keberhasilan berikutnya membutuhkan konsistensi pelaksanaan program, pemerataan pembangunan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Apresiasi dan pengawasan publik perlu berjalan beriringan. Pemerintah daerah diharapkan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar setiap masukan dan evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan.
Dengan komitmen bersama, Banyumas diharapkan semakin maju, berdaya saing, dan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
SOROT JATENG – BERITA JAWA TENGAH, LEBIH DEKAT
Penulis: Redaksi Sorot Jateng
Kategori: Pemerintahan | Ekonomi Daerah | Pengawasan Publik
Publikasi: SorotJateng.com
Leave a Reply