KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Banyumas di Kasus Unsoed: Penyidik Telusuri Dugaan Aliran Uang dan Rekomendasi Maba

BANYUMAS, SOROTJATENG.COM — Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) jalur mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah, terus berkembang.

KPK kini memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Muh. Erlangga Adinugraha sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Erlangga diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 November 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik pada hari yang sama juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya, yakni Bobby Listyo Widjatmoko, anggota DPRD Kabupaten Banyumas, serta Bisri Romly, seorang wiraswasta.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada Jumat (13/11/2026).

KPK belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan Erlangga maupun menjelaskan secara terbuka hubungan masing-masing saksi dengan konstruksi perkara.

Karena itu, pemeriksaan terhadap seorang saksi tidak dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa yang bersangkutan telah menjadi tersangka.

Kasus Unsoed Terus Berkembang

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Agustus 2026 yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unsoed.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak di Purwokerto dan Jakarta serta menyita uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening sekitar Rp99 juta.

Pada 21 Agustus 2026, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka, yaitu Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Keenam tersangka tersebut kemudian menjalani proses hukum dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Tiga Klaster Dugaan yang Didalami KPK

Dari konstruksi perkara yang telah disampaikan KPK, penyidikan tidak hanya berkutat pada satu rangkaian transaksi.

Ada beberapa pola dugaan yang menjadi perhatian penyidik.

1. Dugaan Pemerasan Rp650 Juta

Pada klaster pertama, KPK menduga terdapat permintaan uang sebesar Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui pihak perantara.

Menurut konstruksi perkara yang diberitakan, calon mahasiswa tersebut tetap dinyatakan tidak lolos meskipun uang telah diserahkan.

KPK kemudian mendalami bagaimana uang tersebut dikelola dan digunakan.

2. Dugaan Gratifikasi Sekurang-kurangnya Rp680 Juta

Pada klaster kedua, KPK menduga terdapat penerimaan uang yang berkaitan dengan proses seleksi mahasiswa baru pada periode 2025–2026.

KPK menduga Mulyono, yang merupakan keponakan Akhmad Sodiq, menerima atau mengelola uang tersebut.

Dalam konstruksi yang disampaikan KPK, jumlah yang diduga diterima sekurang-kurangnya mencapai Rp680 juta.

Penyidik juga menduga terdapat pembelian tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.

3. Dugaan Penerimaan hingga Rp1,12 Miliar

Klaster ketiga berkaitan dengan Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto.

KPK menduga Eko menerima uang hingga sekitar Rp1,12 miliar sepanjang proses penerimaan mahasiswa baru 2025–2026.

Penyidik juga menduga adanya mekanisme persetujuan terhadap calon mahasiswa yang telah membayar melalui akses tertentu yang diberikan oleh pimpinan universitas.

Ketiga klaster tersebut masih merupakan bagian dari konstruksi penyidikan KPK dan harus dibuktikan melalui proses hukum.

Sekda Banyumas Juga Masuk Pemeriksaan

Sebelum pemeriksaan terhadap Erlangga, penyidik KPK telah mendalami keterkaitan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Salah satu nama yang muncul adalah Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadie.

KPK sebelumnya memeriksa Agus bersama sejumlah saksi lain untuk mendalami dugaan praktik penitipan atau pemberian rekomendasi kepada calon mahasiswa agar diterima di Unsoed.

KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Banyumas pada September 2026.

Menurut keterangan KPK yang dikutip Media Indonesia, penggeledahan dilakukan karena penyidik menduga Agus mengetahui persoalan pemberian rekomendasi bagi calon mahasiswa yang disebut telah memberikan sejumlah uang agar diterima di Unsoed.

Dalam perkembangan berikutnya, KPK mendalami surat rekomendasi yang berkaitan dengan proses penitipan calon mahasiswa.

Namun, status pemeriksaan seseorang sebagai saksi tetap harus dibedakan dari status tersangka.

Mengapa Wakil Ketua DPRD Banyumas Diperiksa?

Pemeriksaan terhadap Erlangga menjadi menarik karena memperluas spektrum pihak yang dimintai keterangan dalam perkara Unsoed.

Sebelumnya, penyidikan telah menyentuh lingkungan internal kampus dan pihak swasta. Kemudian KPK juga memeriksa sejumlah pihak dari lingkungan pemerintahan daerah.

Kini, penyidik meminta keterangan dari unsur DPRD Kabupaten Banyumas.

Namun, hingga informasi yang tersedia pada saat berita ini ditulis, KPK belum menjelaskan secara rinci apa hubungan Erlangga dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam perkara tersebut.

Karena itu, publik sebaiknya tidak membangun kesimpulan berdasarkan jabatan seseorang semata.

Ada kemungkinan pemeriksaan dilakukan karena seorang saksi dianggap mengetahui rangkaian peristiwa, memiliki informasi mengenai pihak tertentu, mengetahui komunikasi atau transaksi, atau memiliki informasi lain yang dianggap relevan bagi penyidik.

Kewenangan untuk menentukan relevansi keterangan tersebut berada pada penyidik KPK.

Pemeriksaan Saksi Bukan Penetapan Tersangka

Dalam pemberitaan perkara korupsi, status hukum harus menjadi perhatian utama.

Saksi tidak sama dengan tersangka.

Seseorang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada dasarnya dimintai keterangan karena dianggap mengetahui atau memiliki informasi yang berkaitan dengan perkara.

Status tersangka baru memiliki konsekuensi hukum berbeda setelah penyidik menetapkan seseorang berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai hukum acara pidana.

Karena itu, pemberitaan SorotJateng.com menggunakan istilah “diperiksa sebagai saksi” terhadap Erlangga dan tidak menyebutnya sebagai pihak yang terlibat atau melakukan tindak pidana tanpa dasar hukum yang jelas.

Prinsip ini penting untuk menjaga akurasi pemberitaan sekaligus menghindari penghakiman terhadap seseorang sebelum proses hukum selesai.

Dasar Hukum: Pasal 12 Huruf e dan Pasal 12B UU Tipikor

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menyatakan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 12 huruf e pada pokoknya mengatur tindak pidana pemerasan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Sementara itu, Pasal 12B berkaitan dengan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan tersebut juga mengatur konsekuensi pembuktian berdasarkan nilai gratifikasi.

UU Nomor 20 Tahun 2001 sendiri masih berstatus berlaku, meskipun UU Nomor 1 Tahun 2023 telah mencabut sebagian ketentuan UU Tipikor. Basis data JDIH BPK menunjukkan bahwa pencabutan sebagian tersebut antara lain menyangkut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, bukan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B.

Apa Arti Pasal 20 Huruf c KUHP?

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal 20 KUHP mengatur siapa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Huruf c menyebut turut serta melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, pencantuman Pasal 20 huruf c dalam konstruksi sangkaan berarti terdapat aspek penyertaan yang harus dibuktikan berdasarkan peran dan hubungan perbuatan masing-masing pihak.

Namun, penerapan pasal tersebut terhadap setiap orang tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kedekatan atau hubungan dengan tersangka lain. Harus ada pembuktian mengenai peran dan unsur yang relevan dalam perkara.

Mengapa Kasus Ini Penting bagi Dunia Pendidikan?

Kasus Unsoed memiliki dimensi yang lebih luas dibanding sekadar perkara pidana.

Penerimaan mahasiswa merupakan pintu awal seseorang memasuki institusi pendidikan tinggi.

Apabila proses penerimaan mahasiswa dipengaruhi pembayaran, rekomendasi yang tidak sesuai mekanisme, atau penyalahgunaan kewenangan, maka persoalannya bukan hanya dugaan pelanggaran hukum.

Ada persoalan keadilan akses pendidikan.

Calon mahasiswa yang mengikuti prosedur resmi harus memiliki kesempatan yang setara dengan calon mahasiswa lainnya.

Karena itu, apabila praktik suap, pemerasan atau gratifikasi terbukti terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa, dampaknya dapat meluas pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

KPK sendiri sebelumnya menilai dugaan korupsi dalam sektor pendidikan memiliki dampak serius karena dapat mencederai prinsip keadilan dan merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.

Pemeriksaan Wakil Ketua DPRD: Apa yang Perlu Ditunggu?

Ada beberapa hal yang layak menjadi perhatian publik dari perkembangan pemeriksaan Erlangga.

Pertama, materi pemeriksaan.

KPK perlu menjelaskan, ketika memungkinkan secara hukum, informasi apa yang sedang didalami dari saksi-saksi baru.

Kedua, hubungan antaraktor.

Penyidik perlu mengurai apakah terdapat komunikasi, rekomendasi, transaksi atau hubungan lain yang berkaitan langsung dengan konstruksi perkara.

Ketiga, aliran uang.

Dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan, penelusuran aliran uang merupakan salah satu aspek penting untuk menguji konstruksi perkara.

Keempat, proses penerimaan mahasiswa.

Publik juga perlu mengetahui bagaimana sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri dapat dimanfaatkan dalam dugaan praktik tersebut dan bagaimana mekanisme pengawasan internal berjalan.

Jangan Campurkan Fakta, Dugaan dan Kesimpulan

SorotJateng.com memandang pemberitaan perkara korupsi harus membedakan tiga lapisan informasi:

Fakta:
KPK memeriksa Muh. Erlangga Adinugraha sebagai saksi pada 13 November 2026.

Dugaan:
KPK sedang menyidik dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsoed.

Kesimpulan hukum:
Belum dapat ditentukan melalui pemberitaan dan baru dapat ditetapkan berdasarkan proses hukum serta putusan lembaga yang berwenang.

Pemisahan tersebut penting agar media tidak berubah menjadi “hakim” sebelum proses peradilan berlangsung.

Kesimpulan

Pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Banyumas Muh. Erlangga Adinugraha menunjukkan bahwa penyidikan KPK dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru Unsoed masih berkembang.

KPK sebelumnya telah memeriksa berbagai pihak dari lingkungan kampus, swasta, pemerintah daerah dan kini unsur DPRD Kabupaten Banyumas.

Namun, perlu ditegaskan kembali bahwa pemeriksaan sebagai saksi bukanlah penetapan sebagai tersangka.

Masyarakat perlu memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja mengumpulkan dan menguji alat bukti.

Di sisi lain, KPK memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan perkembangan perkara secara proporsional agar publik dapat memahami konstruksi kasus tanpa terjebak spekulasi.

Yang lebih penting, proses penerimaan mahasiswa baru harus dikembalikan kepada prinsip transparansi, objektivitas, integritas dan kesetaraan kesempatan.

Jika dugaan korupsi dalam proses tersebut nantinya terbukti di pengadilan, persoalannya bukan hanya mengenai uang yang berpindah tangan, tetapi juga mengenai rusaknya kepercayaan terhadap sistem pendidikan.

SorotJateng.com akan terus menempatkan perkembangan perkara ini dalam koridor fakta, konfirmasi dan asas praduga tak bersalah.

Dasar Hukum

  • UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. UU 31/1999 berstatus berlaku dengan beberapa ketentuan yang telah dicabut sebagian oleh UU 1/2023.
  • UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B mengenai pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi.
  • UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berlaku sejak 2 Januari 2026 dan telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026.
  • Pasal 20 huruf c UU 1/2023, mengenai turut serta melakukan tindak pidana.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *