JAKARTA, SOROTJATENG.COM – Data latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024–2029 menjadi perhatian publik. Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sebanyak 191 dari total 580 anggota DPR tercatat memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, termasuk lulusan program pendidikan kesetaraan Paket C.
Data tersebut kembali memantik diskusi mengenai kualitas representasi politik, keterbukaan informasi, serta pentingnya akuntabilitas para pejabat publik yang memperoleh mandat langsung dari rakyat.
Informasi komposisi pendidikan tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik pada November 2026. Data yang dihimpun berdasarkan pemeriksaan dokumen ijazah saat proses pencalonan itu turut memperhitungkan anggota DPR hasil pergantian antarwaktu (PAW) hingga Desember 2025.
Komposisi Pendidikan 580 Anggota DPR RI
Berdasarkan data KPU, latar belakang pendidikan terakhir anggota DPR RI terdiri atas lima kelompok. Lulusan SMA atau sederajat menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak.
Rinciannya sebagai berikut:
- SMA atau sederajat: 191 orang.
- Magister (S2): 168 orang.
- Sarjana (S1): 146 orang.
- Doktor (S3): 74 orang.
- Diploma III (D3): 1 orang.
Dari keseluruhan data tersebut, kelompok berpendidikan SMA atau sederajat mencapai sekitar 32,9 persen dari total anggota DPR RI.
Kategori SMA atau sederajat tersebut juga mencakup lulusan pendidikan kesetaraan Paket C. Keterangan ini telah dikonfirmasi oleh Komisioner KPU Idham Holik.
Petisi Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR Dibuka
Di tengah munculnya data tersebut, perhatian masyarakat turut mengarah pada tuntutan transparansi dokumen pendidikan para wakil rakyat.
Sebuah petisi daring berjudul Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali! diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform Change.org pada 12 November 2026.
Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, KPU RI, serta kementerian terkait. Inisiatornya meminta agar riwayat pendidikan dan dokumen ijazah anggota DPR dibuka secara transparan serta dilakukan verifikasi keabsahan dokumen secara independen.
Hingga perkembangan yang tercantum pada 21 November 2026, petisi tersebut telah memperoleh dukungan lebih dari 30 ribu tanda tangan.
Dalam argumentasinya, inisiator petisi menilai keterbukaan rekam jejak pendidikan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik. Anggota DPR memiliki tanggung jawab konstitusional dalam pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintahan, serta pembahasan anggaran negara.
Karena itu, transparansi dokumen pendidikan dipandang sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi yang dapat membantu masyarakat menilai integritas dan rekam jejak wakil rakyat.
KPU Tegaskan Seluruh Anggota DPR Memenuhi Syarat Pendidikan
Menanggapi desakan masyarakat, Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan bahwa seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimum sesuai ketentuan perundang-undangan.
KPU menyebut data pendidikan tersebut diperoleh melalui pemeriksaan dokumen ijazah yang disampaikan pada saat proses pencalonan.
Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan calon anggota DPR diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Aturan tersebut menetapkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Dengan demikian, pendidikan SMA atau sederajat, termasuk Paket C yang memenuhi ketentuan kesetaraan, merupakan persyaratan pendidikan minimum yang sah untuk mengikuti pencalonan legislatif.
Artinya, jumlah anggota DPR yang berpendidikan terakhir SMA bukan dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran persyaratan pencalonan.
Transparansi dan Keabsahan Ijazah Menjadi Dua Hal yang Perlu Diperjelas
Perlu dipahami bahwa pemenuhan syarat pendidikan minimum dan tuntutan keterbukaan dokumen ijazah merupakan dua persoalan yang berbeda.
Pertama, dari aspek pencalonan, KPU menyatakan seluruh anggota DPR telah memenuhi persyaratan administrasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, dari aspek transparansi, masyarakat menginginkan informasi mengenai rekam jejak pendidikan dan mekanisme pemeriksaan keabsahan dokumen dapat diakses serta dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kedua persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar perdebatan publik tidak berkembang menjadi prasangka terhadap kelompok tertentu berdasarkan jenjang pendidikan terakhirnya.
Lulusan SMA maupun Paket C memiliki hak politik yang sama sepanjang memenuhi ketentuan hukum. Namun, setiap pejabat publik juga dituntut menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat.
DPR dan KPU Diharapkan Memperkuat Keterbukaan Informasi
Meningkatnya dukungan terhadap petisi tersebut menjadi sinyal bahwa masyarakat menginginkan standar transparansi yang lebih baik dalam penyelenggaraan demokrasi.
DPR RI bersama KPU diharapkan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai mekanisme pemeriksaan dokumen pendidikan calon legislatif, termasuk prosedur permohonan informasi publik dan tata cara verifikasi apabila terdapat pengaduan atau dugaan ketidaksesuaian dokumen.
Kementerian yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan juga diharapkan dapat memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, khususnya terkait verifikasi keabsahan ijazah dan pengakuan kesetaraan pendidikan.
Di sisi lain, keterbukaan tetap perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi serta prosedur hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang merendahkan anggota DPR yang memiliki pendidikan terakhir SMA atau Paket C. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan setiap wakil rakyat memiliki rekam jejak yang jujur, memenuhi persyaratan hukum, serta bersedia mempertanggungjawabkan informasi yang menjadi dasar kepercayaan publik.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tidak hanya dibangun melalui proses pemilihan umum, tetapi juga melalui keterbukaan, integritas, dan kinerja nyata para wakil rakyat dalam menjalankan mandat konstitusi.
SOROTJATENG.COM – Berita Jawa Tengah, Lebih Dekat.












Leave a Reply