SEMARANG, SOROTJATENG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah perlindungan data dan keamanan informasi pemerintahan melalui pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda). Forum lintas instansi tersebut disiapkan untuk menghadapi meningkatnya ancaman kejahatan digital, mulai dari pencurian data, serangan ransomware, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Deklarasi Forkomsanda berlangsung di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.
Taj Yasin menegaskan, keamanan informasi menjadi kebutuhan mendasar seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pelayanan publik tidak cukup hanya dituntut cepat dan mudah diakses, tetapi juga harus menjamin keamanan data pribadi masyarakat.
“Kami berharap dengan terbentuknya Forkomsanda, pelayanan pemerintahan semakin baik dan dipercaya masyarakat,” kata Taj Yasin.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital juga diikuti meningkatnya risiko kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan informasi maupun mengganggu keberlangsungan pelayanan publik. Karena itu, perlindungan ruang siber membutuhkan kerja sama lintas sektor, bukan hanya mengandalkan pemerintah daerah.
TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan terlibat aktif dalam membangun sistem pertahanan siber daerah yang terkoordinasi.
Lima Agenda Strategis Penguatan Keamanan Siber
Dalam pelaksanaannya, Taj Yasin meminta Forkomsanda menjalankan lima agenda strategis sebagai landasan penguatan keamanan informasi di Jawa Tengah.
Pertama, memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus membangun mekanisme pertukaran informasi mengenai potensi ancaman dan serangan siber. Kedua, meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap berbagai kerawanan keamanan digital.
Ketiga, memperkuat manajemen keamanan informasi, perlindungan data, persandian, serta kompetensi sumber daya manusia. Keempat, mempercepat penanganan insiden melalui koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Security Operations Center (SOC), termasuk dalam proses pemulihan sistem setelah terjadi gangguan.
Kelima, meningkatkan literasi keamanan digital masyarakat agar semakin memahami risiko penggunaan teknologi serta mampu menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
Taj Yasin mengingatkan agar pembentukan Forkomsanda tidak berhenti pada deklarasi semata. Forum tersebut harus menghasilkan langkah konkret dan terukur, antara lain penyusunan peta kerawanan siber Jawa Tengah, mekanisme pertukaran informasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas deteksi dan penanganan insiden.
BSSN Soroti Ancaman Kejahatan Siber Berbasis AI
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, menjelaskan bahwa pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kolaborasi BSSN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat pertahanan siber di tingkat daerah.
Menurutnya, transformasi digital pemerintahan harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan informasi. Tanggung jawab perlindungan data tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Hal tersebut berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan data dalam program Satu Data Indonesia yang berlangsung secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Karena itu, pengamanan informasi perlu dilakukan sejak sumber data dikumpulkan agar potensi kebocoran dapat diminimalkan sejak awal.
Nugroho juga mengingatkan bahwa pola kejahatan siber terus berkembang. Para pelaku memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menemukan kelemahan sistem keamanan, termasuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Teknologi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi psikologis terhadap pengguna agar bersedia menyerahkan akses akun maupun informasi rahasia. Selain itu, pelaku kejahatan juga dapat melakukan pemindaian sistem secara berkelanjutan guna menemukan celah keamanan.
Kondisi tersebut menuntut kesiapan teknologi sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur pemerintahan dan masyarakat perlu memahami berbagai modus kejahatan digital agar tidak mudah menjadi korban.
Perlindungan Data Menjadi Fondasi Kepercayaan Publik
Pembentukan Forkomsanda diharapkan menjadi fondasi penguatan keamanan informasi di Jawa Tengah, terutama dalam menjaga data masyarakat dan memastikan pelayanan pemerintahan berbasis digital tetap berjalan dengan aman.
Kolaborasi lintas instansi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta kesiapan dalam menangani insiden siber menjadi faktor penting untuk membangun pertahanan digital yang lebih tangguh.
Keberhasilan forum ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh terbentuknya organisasi, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan langkah nyata dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani ancaman siber.
Dengan sistem perlindungan yang semakin kuat, pemerintah diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan transformasi digital berlangsung secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
SOROTJATENG.COM – Berita Jawa Tengah, Lebih Dekat.












Leave a Reply