SEMARANG, SOROTJATENG.COM – Transformasi digital aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sekadar menjadi perubahan dari sistem administrasi berbasis kertas menuju penggunaan aplikasi elektronik. Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu mendorong perubahan pola pikir, budaya kerja, dan kualitas pelayanan birokrasi agar semakin cepat, efektif, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka seminar ilmiah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2026, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (17/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus diikuti dengan kesiapan seluruh ASN untuk beradaptasi. Pasalnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terus berkembang sehingga birokrasi dituntut semakin responsif, profesional, dan mampu mengikuti perubahan zaman.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penguasaan teknologi tidak boleh membuat ASN melupakan jati dirinya sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat.
“Posisi kita itu adalah abdi. Tugas kita melayani, bukan dilayani. Ini harus terus kita ingat sebagai pondasi untuk bisa melayani masyarakat dengan baik,” tegas Sumarno.
Menurutnya, menjadi ASN merupakan pilihan profesi yang melekat dengan tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hak berupa gaji dan tunjangan yang diterima aparatur harus diimbangi dengan kinerja, tanggung jawab, serta pengabdian yang dapat dirasakan langsung oleh publik.
ASN Diminta Jauhi Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal
Selain mendorong peningkatan kompetensi digital, Sumarno juga menyoroti pentingnya integritas dan keteladanan ASN dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mengingatkan seluruh aparatur agar tidak terjerumus dalam praktik perjudian daring atau judi online serta pinjaman online ilegal yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, sosial, maupun ekonomi dalam kehidupan pribadi dan keluarga.
Menurutnya, ASN harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Jangan sampai aparatur yang seharusnya menjadi contoh justru terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum dan etika profesi.
“ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan sampai kita justru terpapar praktik-praktik yang melanggar hukum. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan,” ujarnya.
Transformasi Digital Bukan Sekadar Menguasai Aplikasi
Sementara itu, Ketua Departemen Litbang DP Korpri Nasional, Oni Bibi Bintoro, menekankan bahwa transformasi digital ASN harus dibarengi perubahan kompetensi, pola pikir, serta budaya kerja birokrasi.
Menurutnya, profesionalisme aparatur pada era digital tidak cukup diukur dari kemampuan mengoperasikan aplikasi maupun menyelesaikan administrasi secara daring.
Teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk memahami kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi persoalan, dan menghadirkan solusi yang tepat sasaran.
Oni mencontohkan, seorang guru tidak cukup hanya mampu menyelesaikan administrasi pembelajaran melalui aplikasi digital. Teknologi semestinya dimanfaatkan untuk mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan membaca maupun berhitung sehingga dapat diberikan pendampingan sesuai kebutuhannya.
Hal serupa juga berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat membantu ASN mengolah data pengaduan masyarakat, mengelompokkan persoalan, hingga menyusun rekomendasi penanganan.
Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi tidak boleh sepenuhnya menggantikan pertimbangan manusia dalam mengambil keputusan.
AI Bisa Membantu Mengolah Pengaduan, ASN Tetap Harus Memvalidasi
Dalam simulasi pengolahan 500 pengaduan masyarakat, misalnya, teknologi AI dapat membantu mengelompokkan berbagai laporan berdasarkan tema, mulai dari antrean pelayanan, persyaratan administrasi yang berulang, gangguan aplikasi, hingga persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Melalui pengelompokan tersebut, instansi pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
Meski demikian, Oni menegaskan bahwa jumlah pengaduan tidak selalu mencerminkan tingkat urgensi suatu persoalan.
Keluhan yang jumlahnya sedikit, tetapi berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, tidak boleh diabaikan hanya karena berada pada urutan bawah berdasarkan frekuensi laporan.
Karena itu, ASN tetap harus melakukan pemeriksaan, validasi, dan penilaian secara objektif sebelum menentukan kebijakan maupun langkah penyelesaian.
“Ukuran keberhasilan transformasi digital bukan berapa banyak aplikasi yang diumumkan, tetapi berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan,” ungkap Oni.
Empat Hal Penting dalam Pemanfaatan AI oleh ASN
Oni juga mengingatkan adanya sejumlah risiko yang harus menjadi perhatian dalam pemanfaatan kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan.
Setidaknya terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan ASN.
Pertama, kewaspadaan terhadap informasi keliru atau halusinasi AI yang dapat menghasilkan jawaban tidak akurat.
Kedua, perlindungan keamanan dan privasi data, khususnya informasi masyarakat yang dikelola oleh instansi pemerintah.
Ketiga, potensi bias algoritma yang dapat memengaruhi objektivitas hasil pengolahan informasi.
Keempat, pentingnya pengawasan manusia atau human oversight, sehingga pemeriksaan dan keputusan akhir tetap berada di tangan aparatur yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab.
Dengan memperhatikan aspek tersebut, pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja birokrasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Korpri Diharapkan Jadi Penggerak Profesionalisme ASN
Lebih lanjut, Oni menyampaikan bahwa transformasi digital perlu didukung sistem manajemen ASN yang modern, termasuk pengembangan kompetensi dan manajemen talenta berbasis data.
Melalui sistem tersebut, proses penempatan, pengembangan kompetensi, serta pengelolaan karier aparatur diharapkan dapat berlangsung lebih objektif, transparan, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing ASN.
Dalam konteks tersebut, Korpri memiliki posisi strategis untuk mendorong profesionalisme, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan.
Momentum peringatan HUT ke-55 Korpri Tahun 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh anggota untuk terus melakukan pembenahan dan perubahan nyata di lingkungan kerja masing-masing.
Oni menyampaikan pesan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan peningkatan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik.
“Teknologi boleh semakin cerdas, tetapi negara harus semakin manusiawi,” pesannya.
Pelayanan Publik Harus Tetap Menjadi Orientasi Utama
Transformasi digital pada akhirnya bukan semata-mata tentang kecanggihan teknologi, banyaknya aplikasi, maupun kecepatan proses administrasi. Keberhasilan perubahan tersebut harus diukur dari kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dan menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas.
Integritas, profesionalisme, kemampuan beradaptasi, serta empati menjadi fondasi penting agar digitalisasi tidak kehilangan tujuan utamanya.
Melalui momentum HUT ke-55 Korpri, seluruh ASN diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk membangun birokrasi yang modern, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan demikian, transformasi digital bukan hanya menjadi perubahan sistem kerja pemerintahan, melainkan juga menjadi langkah nyata untuk menghadirkan negara yang semakin responsif dan manusiawi dalam melayani masyarakat.
(Redaksi SorotJateng.com)












Leave a Reply