Polisi Ungkap Enam Kasus Penyelewengan BBM Subsidi di Banyumas Raya, Sita 1.831 Liter dan Tetapkan Enam Tersangka

BANYUMAS, SorotJateng.com – Jajaran kepolisian mengungkap enam kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Banyumas Raya, Jawa Tengah. Pengungkapan yang dilakukan secara serentak di empat kabupaten, yakni Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, tersebut berujung pada penetapan enam orang sebagai tersangka.

Dalam operasi tersebut, polisi menyita barang bukti sebanyak 1.831 liter BBM bersubsidi, terdiri atas 1.236 liter Pertalite dan 595 liter Solar. Sementara itu, total kerugian keuangan negara akibat praktik ilegal tersebut ditaksir mencapai Rp1,4 miliar.

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers bersama jajaran kepolisian di Mapolresta Banyumas, Jumat (13/11/2026).

Tiga Kasus Pertalite Terungkap di Banyumas

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dhovan Oktavianton mengatakan, jajarannya berhasil mengungkap tiga kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Kecamatan Pekuncen, Ajibarang, dan Purwojati.

Dari tiga kasus tersebut, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Petugas juga menyita 450 liter Pertalite, 13 pelat nomor kendaraan dengan nomor berbeda, serta tiga unit kendaraan yang terdiri atas satu mobil dan dua sepeda motor.

Menurut Dhovan, para tersangka diduga menjalankan aksinya secara perorangan dengan memanfaatkan sejumlah pelat nomor kendaraan berbeda untuk mengakses barcode pembelian BBM bersubsidi.

“Para tersangka menjalankan aksinya secara perorangan. Mereka diduga menggunakan beberapa pelat nomor kendaraan berbeda untuk mengakses barcode pembelian BBM bersubsidi,” kata Dhovan.

Polisi Cilacap Sita 611 Liter Pertalite

Pengungkapan kasus serupa juga dilakukan Satreskrim Polresta Cilacap. Polisi mengamankan seorang pria berinisial S (65), warga Dusun Nusawangkal, Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, pada Selasa (20/10/2026).

Tersangka diduga membeli Pertalite secara berulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menggunakan mobil pikap Suzuki Carry. BBM yang terkumpul di dalam tangki kendaraan kemudian disedot dan dipindahkan ke jeriken untuk dijual kembali secara eceran dengan harga lebih tinggi.

Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handhiska Aprilaya mengungkapkan, tersangka diduga memberikan imbalan kepada petugas SPBU agar dapat membeli Pertalite melebihi kuota normal.

“Dalam menjalankan aksinya, S diduga memberikan imbalan kepada petugas SPBU agar bisa membeli Pertalite melebihi kuota normal,” ungkap Yovan.

Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita 611 liter Pertalite. Barang bukti tersebut terdiri atas 11 jeriken berisi BBM dengan kapasitas masing-masing 33 liter dan 248 botol kemasan berisi masing-masing satu liter.

Selain BBM, petugas turut mengamankan 68 jeriken kosong, satu unit mobil Suzuki Carry bernomor polisi R-9214-AK, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp1.846.000, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM.

Kasus Penyelewengan Juga Terungkap di Purbalingga

Sementara itu, jajaran Satreskrim Polres Purbalingga mengamankan seorang pria berinisial WA alias W (56), warga Kecamatan Karangjambu, pada Selasa (27/10/2026).

Wakapolres Purbalingga Kompol Prijo Djatmiko mengatakan, tersangka diduga membeli Pertalite secara berulang di sejumlah SPBU di wilayah Purbalingga dan Pemalang. BBM yang terkumpul di tangki kendaraan kemudian disedot menggunakan selang dan dipindahkan ke jeriken untuk dijual kembali di rumahnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, aktivitas yang diduga sebagai penyelewengan BBM bersubsidi tersebut telah berlangsung sejak 2023.

“WA diduga membeli Pertalite secara berulang di sejumlah SPBU di wilayah Purbalingga dan Pemalang. BBM dari tangki kendaraan kemudian disedot menggunakan selang dan dipindahkan ke jeriken untuk dijual kembali di rumahnya,” ujar Prijo.

Penegakan Hukum untuk Melindungi BBM Bersubsidi

Pengungkapan enam kasus di Banyumas Raya ini menjadi pengingat bahwa BBM bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya harus tepat sasaran. Praktik pembelian berulang dengan cara yang diduga melanggar ketentuan, penimbunan, maupun penjualan kembali secara ilegal berpotensi mengganggu distribusi dan mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Masyarakat diharapkan turut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi penyalahgunaan.

SorotJateng.com – Berita Jawa Tengah, Lebih Dekat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *