Pemprov Jateng Bidik Pengembangan 1.000 Desa Wisata dan 1.000 Kreator Konten Lokal, UMKM Didorong Menjadi Bagian dari Rantai Ekonomi Pariwisata
SEMARANG, SOROTJATENG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memantapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai dua sektor strategis penggerak pertumbuhan daerah.
Arah kebijakan tersebut tercantum dalam perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, dengan tema pembangunan: “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi.”
Strategi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bertumpu pada sektor industri dan perdagangan, tetapi juga mengoptimalkan potensi desa, kekayaan budaya, destinasi wisata, ekonomi kreatif, serta kegiatan usaha berbasis prinsip syariah.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah pada 28 April 2026, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan target pengembangan 1.000 desa atau kampung wisata yang didukung pemberdayaan 1.000 kreator konten lokal.
Target tersebut diharapkan dapat memperkuat promosi destinasi wisata melalui platform digital sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
1. TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TANTANGAN REALISASI
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya menyampaikan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 6–7,4% untuk 2027 sebagai bagian dari arah pembangunan ekonomi yang lebih luas.
Target tersebut merupakan sasaran perencanaan, bukan angka pertumbuhan yang telah terealisasi. Pencapaiannya akan bergantung pada perkembangan investasi, konsumsi masyarakat, produktivitas sektor usaha, konektivitas wilayah, serta efektivitas program pembangunan.
Sebagai bagian dari penyelarasan target pembangunan, pemerintah kabupaten/kota juga menyusun sasaran pertumbuhan ekonomi sesuai kondisi dan potensi masing-masing daerah.
Sebagai contoh, Kota Semarang menetapkan rentang target pertumbuhan ekonomi 6,70–8,55% dalam pembahasan RKPD 2027. Sementara itu, Kabupaten Purworejo menetapkan rentang sasaran 5,40–7,25% dalam hasil koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah.
Angka-angka tersebut merupakan target masing-masing daerah dan tidak dapat langsung dianggap sebagai proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.
Tantangan pemerintah bukan hanya menetapkan angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal.
2. 1.000 DESA WISATA: MEMBANGUN EKONOMI DARI POTENSI LOKAL
Pengembangan 1.000 desa wisata menjadi salah satu program yang menarik perhatian dalam arah pembangunan Jawa Tengah 2027.
Program ini memiliki peluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam, budaya, sejarah, kuliner, kerajinan, serta tradisi lokal.
Namun, keberhasilan desa wisata tidak cukup diukur berdasarkan jumlah desa yang ditetapkan atau diikutsertakan dalam program.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap desa memiliki perencanaan pengembangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kelembagaan pengelola yang aktif, fasilitas dasar yang memadai, serta kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.
Keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi prinsip utama. Warga desa seharusnya tidak hanya menjadi penonton ketika destinasi wisata berkembang, tetapi juga memperoleh kesempatan menjadi pelaku usaha, pengelola destinasi, penyedia jasa, pemandu wisata, serta pemasok produk lokal.
Dengan pendekatan tersebut, pengembangan pariwisata berpotensi menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas hingga ke tingkat desa.
3. 1.000 KREATOR KONTEN: PROMOSI DIGITAL SEBAGAI MESIN PENGGERAK PARIWISATA
Pengembangan desa wisata juga diintegrasikan dengan target pemberdayaan 1.000 kreator konten lokal.
Di tengah perubahan pola perjalanan masyarakat yang semakin dipengaruhi informasi digital, promosi melalui media sosial dan platform berbagi video dapat menjadi sarana memperkenalkan destinasi wisata secara lebih luas.
Kreator konten lokal dapat membantu memperkenalkan keunikan destinasi, kuliner khas, produk UMKM, kegiatan budaya, serta pengalaman wisata yang ditawarkan masing-masing daerah.
Akan tetapi, program ini perlu didukung pelatihan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan membuat konten.
Peningkatan kompetensi juga perlu mencakup literasi digital, etika publikasi, teknik pemasaran, fotografi dan videografi, pengelolaan akun, keamanan digital, serta pemahaman terhadap karakteristik pariwisata lokal.
Pemerintah juga perlu menyusun indikator keberhasilan yang terukur, seperti jumlah kreator yang benar-benar aktif, peningkatan jangkauan promosi, pertumbuhan kunjungan wisatawan, dan peningkatan transaksi UMKM.
Dengan demikian, program kreator konten tidak berhenti pada pelatihan atau kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif daerah.
4. EKONOMI SYARIAH: MEMPERKUAT PRODUK HALAL DAN USAHA MASYARAKAT
Selain pariwisata, ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan Jawa Tengah 2027.
Pengembangannya dapat dilakukan melalui penguatan ekosistem produk halal, peningkatan akses pembiayaan syariah, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta optimalisasi potensi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
Salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian adalah sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU), termasuk peningkatan kompetensi juru sembelih halal.
Langkah tersebut perlu dilaksanakan melalui pendampingan, pemenuhan standar teknis, peningkatan fasilitas, serta proses sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi pelaku UMKM, penguatan sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepastian proses produksi dan memperluas peluang pemasaran produk.
Di sisi lain, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah perlu diarahkan pada program pemberdayaan yang terukur, sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Dana sosial keagamaan berpotensi mendukung penguatan ekonomi kelompok masyarakat yang membutuhkan melalui program produktif, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan usaha.
Namun, pengelolaannya harus tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.
5. UMKM HARUS MENJADI PENERIMA MANFAAT UTAMA
Salah satu ukuran penting keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi syariah adalah sejauh mana kedua sektor tersebut memberikan manfaat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketika jumlah kunjungan wisata meningkat, dampak ekonominya seharusnya dapat dirasakan oleh pedagang kuliner, pengrajin, penyedia jasa transportasi, pengelola penginapan, petani, peternak, serta pelaku usaha lokal lainnya.
Karena itu, pengembangan desa wisata perlu disertai dengan pembinaan kualitas produk, kemasan, pemasaran digital, akses pembiayaan, dan penguatan jaringan distribusi.
Pemerintah daerah juga perlu mendorong kemitraan antara pengelola destinasi wisata dengan koperasi, UMKM, kelompok sadar wisata, serta pelaku ekonomi kreatif.
Dengan integrasi tersebut, pariwisata tidak hanya menjadi kegiatan kunjungan, tetapi dapat membentuk rantai nilai ekonomi yang melibatkan banyak kelompok masyarakat.
6. TIGA HAL YANG PERLU DIKAWAL PUBLIK
Dari perspektif pengawasan kebijakan publik, terdapat tiga aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi Jawa Tengah 2027.
Pertama, kesesuaian target dengan kesiapan anggaran.
Target pengembangan 1.000 desa wisata dan pemberdayaan 1.000 kreator konten harus didukung alokasi anggaran, pembagian kewenangan, kesiapan sumber daya manusia, serta jadwal pelaksanaan yang jelas.
Kedua, keterukuran manfaat ekonomi.
Keberhasilan program harus dinilai berdasarkan dampak nyata, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, jumlah kunjungan wisatawan, dan keberlanjutan pengelolaan destinasi.
Ketiga, transparansi dan pemerataan pembangunan.
Pemerintah perlu membuka informasi mengenai lokasi program, kriteria penerima manfaat, bentuk dukungan, penggunaan anggaran, serta hasil evaluasi.
Pemerataan juga penting agar pengembangan pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada destinasi yang sudah populer, tetapi turut membuka peluang bagi daerah yang memiliki potensi alam dan budaya namun belum berkembang secara optimal.
KESIMPULAN: PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS DIRASAKAN MASYARAKAT
Pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah merupakan dua sektor yang diproyeksikan menjadi bagian penting dari arah pembangunan Jawa Tengah pada 2027.
Target pengembangan 1.000 desa wisata dan 1.000 kreator konten lokal memberikan gambaran tentang upaya pemerintah dalam mengintegrasikan potensi desa dengan promosi digital dan ekonomi kreatif.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari jumlah program yang diumumkan maupun besarnya target yang ditetapkan.
Ukuran yang lebih penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, tumbuhnya UMKM, terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya kualitas destinasi wisata, serta berkembangnya ekosistem usaha halal yang inklusif.
Masyarakat, akademisi, media, dan organisasi sipil memiliki peran untuk mengawal agar setiap program dilaksanakan secara transparan dan memberikan manfaat yang dapat dibuktikan.
Pembangunan ekonomi bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa peluang, pendapatan, dan kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Jawa Tengah.
PUBLIKASI DAN EDUKASI PUBLIK
SOROT JATENG – BERITA JAWA TENGAH, LEBIH DEKAT
Penulis: Redaksi Sorot Jateng
Kategori: Ekonomi, Pariwisata dan Kebijakan Publik
Leave a Reply