ANTARA AMBISI PERTUMBUHAN EKONOMI, EFISIENSI BELANJA OPD, DAN AKUNTABILITAS DANA HIBAH
Pengawasan Publik Menjadi Kunci agar Setiap Rupiah APBD Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat
SEMARANG, SOROT JATENG – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk menguji arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan kapasitas keuangan, meningkatnya kebutuhan pembangunan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah provinsi dituntut memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Persoalan RAPBD 2027 tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, substansi yang harus diperhatikan adalah bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Publik juga perlu mencermati keseimbangan antara belanja rutin birokrasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta penyaluran dana hibah kepada lembaga dan organisasi masyarakat.
KAPASITAS FISKAL DAN BESARNYA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
Salah satu tantangan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun RAPBD 2027 adalah kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah.
Berdasarkan angka perencanaan yang dicantumkan dalam bahan kajian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah 2027, kebutuhan pembangunan dari berbagai usulan masyarakat disebut mencapai sekitar Rp37,8 triliun. Sementara itu, proyeksi kapasitas APBD berada pada kisaran Rp23,7 triliun.
Apabila angka tersebut telah terkonfirmasi dalam dokumen resmi, terdapat selisih kebutuhan dan kapasitas pembiayaan sekitar Rp14,1 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan prioritas pembangunan secara cermat dan terukur.
Strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen penting. Penguatan kepatuhan pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu dilakukan melalui perbaikan pelayanan, pendataan potensi, dan pengawasan yang efektif.
Namun, peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Optimalisasi pendapatan tidak boleh berubah menjadi kebijakan yang justru menambah beban kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi belanja, pemerintah provinsi juga menghadapi kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas, termasuk persiapan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 2029 apabila skema pencadangan anggaran tersebut telah ditetapkan. Dalam bahan perencanaan disebutkan kebutuhan pencadangan sekitar Rp400 miliar per tahun dengan sasaran akumulasi Rp1,2 triliun. Angka dan mekanisme pencadangan tersebut perlu diuji melalui dokumen resmi penganggaran.
Selain itu, pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), termasuk penyesuaian komposisi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik sesuai ketentuan serta tahapan pemberlakuannya.
PARIWISATA DAN EKONOMI SYARIAH: ARAH PERTUMBUHAN EKONOMI 2027
Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah pada 2027 juga perlu dicermati melalui prioritas pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.
Kebijakan tersebut memiliki peluang untuk menjadi penggerak ekonomi daerah apabila didukung program yang realistis, memiliki indikator keberhasilan, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pengembangan desa wisata, misalnya, tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas atau menetapkan status destinasi wisata. Pemerintah perlu memastikan adanya peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan pengelola, promosi digital, akses transportasi, serta keterlibatan UMKM lokal.
Dalam bahan perencanaan yang menjadi dasar kajian ini, terdapat gagasan pengembangan 1.000 desa wisata yang terintegrasi dengan pemberdayaan 1.000 kreator konten lokal. Program tersebut perlu diukur berdasarkan peningkatan kunjungan wisatawan, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan pertumbuhan usaha lokal.
Sementara itu, penguatan ekonomi syariah dapat diarahkan melalui peningkatan sertifikasi halal, pengembangan rantai pasok produk halal, pemberdayaan pelaku UMKM, serta kolaborasi dengan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan angka produk domestik regional bruto, tetapi juga melalui pemerataan kesempatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PETA PRIORITAS ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Dalam struktur pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan program pembangunan berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dinas, badan, dan biro sesuai tugas serta kewenangannya.
Hingga dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2027 ditetapkan dan dipublikasikan, masyarakat perlu berhati-hati dalam menyimpulkan besaran anggaran masing-masing OPD.
Sebagai gambaran arah prioritas, terdapat empat kelompok program yang perlu mendapat perhatian:
1. Pendidikan dan kesehatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, peningkatan kualitas pendidikan, bantuan pendidikan bagi kelompok rentan, dan perluasan akses layanan kesehatan.
Pengawasan perlu diarahkan pada kualitas layanan, pemerataan fasilitas, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
2. Infrastruktur dan konektivitas
Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, dan sumber daya air memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas jalan provinsi, konektivitas kawasan ekonomi, pengendalian banjir, serta infrastruktur irigasi.
Alokasi belanja infrastruktur harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
3. Pariwisata, UMKM, dan pertanian
Dinas yang membidangi pariwisata, kepemudaan, koperasi, UMKM, dan pertanian perlu mendorong penguatan ekonomi produktif.
Program desa wisata, hilirisasi produk pertanian, peningkatan kualitas produk UMKM, dan akses pemasaran harus memiliki indikator capaian yang dapat diperiksa.
4. Kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan sosial
Biro Kesejahteraan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Sosial memiliki peran dalam fasilitasi sosial kemasyarakatan, pemberdayaan kelompok masyarakat, bantuan sosial, dan penguatan kehidupan bermasyarakat.
Khusus untuk belanja hibah dan bantuan sosial, transparansi penerima, dasar pemberian, besaran bantuan, serta laporan pertanggungjawaban harus menjadi perhatian utama.
DANA HIBAH 2027: ANTARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN RISIKO PENYIMPANGAN
Salah satu komponen RAPBD yang membutuhkan perhatian serius adalah belanja hibah.
Dana hibah pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi sosial, keagamaan, serta kelompok lain yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
Namun, besarnya alokasi hibah juga menghadirkan tanggung jawab pengawasan yang tidak ringan. Proses pengusulan, verifikasi, penetapan penerima, pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara transparan dan dapat diaudit.
Dalam bahan kajian yang menjadi dasar artikel ini, terdapat dua angka pembanding dari tahun anggaran sebelumnya yang perlu diverifikasi melalui dokumen DPA dan data resmi pemerintah daerah.
Pertama, alokasi hibah kepada badan dan lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan melalui perangkat daerah terkait disebut mencapai sekitar Rp417,85 miliar pada 2026.
Kedua, alokasi hibah untuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat melalui perangkat daerah terkait disebut berada pada kisaran Rp125,2 miliar.
Kedua angka tersebut merupakan data pembanding yang harus ditelusuri kembali berdasarkan klasifikasi belanja, program, dan daftar penerima agar tidak terjadi penghitungan ganda maupun kesalahan interpretasi.
Untuk RAPBD 2027, masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi mengenai:
- Nama dan identitas lembaga penerima hibah.
- Alamat dan status badan hukum penerima.
- Dasar pertimbangan serta tujuan pemberian hibah.
- Besaran anggaran yang disetujui.
- Rencana kegiatan dan target hasil.
- Bukti penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban.
- Hasil evaluasi serta pemeriksaan apabila dilakukan.
Persyaratan penerima hibah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai badan hukum, domisili, kelayakan penerima, larangan konflik kepentingan, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa penyaluran hibah tidak menjadi instrumen kepentingan politik, kedekatan personal, atau distribusi anggaran yang tidak memiliki dasar kebutuhan publik.
Hibah bukan dana bebas tanpa pengawasan. Setiap rupiah yang diberikan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, penerima yang memenuhi syarat, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
TIGA CATATAN KRITIS TERHADAP ARAH FISKAL RAPBD 2027
Dari perspektif pengawasan kebijakan publik, setidaknya terdapat tiga persoalan yang patut menjadi perhatian masyarakat dan DPRD Jawa Tengah.
Pertama, risiko terdesaknya belanja pembangunan.
Ketika belanja rutin, kebutuhan aparatur, kewajiban pembiayaan, dan belanja hibah mengambil porsi besar, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi untuk infrastruktur dan pelayanan dasar tetap memadai.
Belanja daerah tidak boleh hanya habis untuk membiayai aktivitas birokrasi. Anggaran harus menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur.
Kedua, efektivitas belanja hibah harus dapat dibuktikan.
Pemberian hibah dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial. Akan tetapi, keberhasilannya tidak cukup dinilai dari jumlah lembaga penerima maupun besarnya dana yang dicairkan.
Indikator keberhasilan harus berorientasi pada hasil, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, keterbukaan daftar penerima hibah dan laporan hasil kegiatan menjadi bagian penting dari pengawasan publik.
Ketiga, sinkronisasi anggaran pusat dan daerah.
Perubahan kebijakan transfer ke daerah serta dinamika penerimaan negara menuntut pemerintah provinsi untuk lebih cermat dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja.
Perencanaan anggaran tidak boleh sekadar mengulang program tahun sebelumnya tanpa evaluasi. Setiap program harus memiliki alasan kebutuhan, sasaran yang jelas, dan indikator keberhasilan.
Keberhasilan fiskal Jawa Tengah pada akhirnya harus tercermin dalam penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di 35 kabupaten/kota.
PENGAWASAN PUBLIK: APBD ADALAH UANG RAKYAT
RAPBD bukan sekadar dokumen administratif pemerintah daerah maupun hasil kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif.
APBD merupakan instrumen pengelolaan keuangan publik yang bersumber dari pendapatan daerah, transfer pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lain yang sah. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran direncanakan dan digunakan.
DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas memiliki ruang untuk melakukan kontrol sosial melalui informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan yang sehat bukan berarti menghakimi sebelum terdapat bukti. Pengawasan harus dilakukan dengan menguji dokumen, meminta klarifikasi, membandingkan perencanaan dengan realisasi, serta menyampaikan temuan berdasarkan fakta.
KESIMPULAN: KUALITAS APBD DITENTUKAN OLEH MANFAATNYA
RAPBD Jawa Tengah 2027 merupakan ujian penting bagi komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ambisi pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan efisiensi belanja OPD. Program pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Sementara itu, dana hibah dan bantuan sosial harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Publik tidak cukup hanya mengetahui berapa besar anggaran yang disusun. Masyarakat juga berhak mengetahui siapa penerimanya, untuk apa digunakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa manfaat yang dihasilkan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan terletak pada seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Jawa Tengah.
Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang berkeadilan.
PUBLIKASI DAN EDUKASI PUBLIK
SOROT JATENG – Berita Jawa Tengah, Lebih Dekat
Penulis: Redaksi Sorot Jateng
Kategori: Ekonomi, Pemerintahan dan Kebijakan Publik
Leave a Reply